PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Selasa, 5 Mei 2026
WARTAEXPOST.ID – Isu penghentian proses hukum dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp40 miliar di Kabupaten Mempawah kembali memantik perhatian publik. Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penyelidikan terhadap Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait dugaan korupsi proyek jalan tahun 2015 di Kabupaten Mempawah, tidak dilanjutkan. Keputusan tersebut diduga merujuk pada hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak ditemukan kerugian negara.
Meski demikian, publik mempertanyakan perubahan arah penanganan kasus tersebut. Pasalnya, sebelumnya perkara ini sempat mencuat dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp40 miliar dan diikuti sejumlah langkah penyidikan, termasuk penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pihak.
Desakan Transparansi dari MAUNG
Menanggapi hal itu, MAUNG meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Ketua Dewan Pembina DPP MAUNG, Syarief Achmad, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara rinci perkembangan kasus tersebut.
“Jika benar tidak ada kerugian negara, maka harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada upaya menutup-nutupi fakta,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan perubahan hasil temuan yang sebelumnya menyebut adanya potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
Kritik terhadap Kontrol Sosial
MAUNG turut mengingatkan pentingnya peran kontrol sosial yang independen. Organisasi tersebut menilai bahwa fungsi pengawasan publik tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan tertentu.
“Kontrol sosial harus tetap kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Jangan sampai menjadi alat legitimasi kekuasaan,” tegasnya.
Sorotan ke Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, MAUNG menilai kasus ini menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan komitmen pemberantasan korupsi.
Mereka mendesak agar pemerintah pusat memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum serta menjamin penegakan hukum berjalan secara objektif.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak tebang pilih,” tambahnya.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah kini berada dalam sorotan publik. Di tengah simpang siur informasi, transparansi dari aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Perkembangan kasus ini juga akan menjadi indikator penting terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan terbuka.
Penulis : TIM MAUNG | Publisher : TIM/RED
