Jakarta – Jumat, 5 Juni 2026
WARTAEXPOST.ID – Ketua Umum sekaligus Pendiri Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI), Hadysa Prana, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot tiga pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
Dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (5/4/2026), Hadysa menilai langkah Presiden menunjukkan komitmen terhadap penegakan integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Tindakan yang diambil Presiden menunjukkan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kedekatan dengan pejabat tertentu. Ini menjadi pesan penting bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab,” ujar Hadysa.
Menurutnya, keputusan tersebut juga mempertegas prinsip bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran, termasuk mereka yang sebelumnya mendapat kepercayaan untuk menjalankan program strategis pemerintah.
Ia mengapresiasi pernyataan Presiden yang mengakui beratnya keputusan tersebut karena melibatkan orang-orang yang pernah dipercaya dalam menjalankan tugas negara. Namun, lanjutnya, keputusan tetap diambil demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, Hadysa menilai langkah Presiden dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan laporan dan hasil verifikasi dari lembaga terkait sebelum mengambil keputusan.
“Keputusan yang diambil berdasarkan data dan hasil pemeriksaan menunjukkan proses yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” katanya.
MAUNG dan RAJAWALI juga menyatakan dukungannya terhadap upaya perbaikan tata kelola di lingkungan BGN melalui kepemimpinan baru yang ditunjuk pemerintah. Menurut organisasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang perlu dijaga agar tetap berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hadysa menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan proses hukum yang sedang berjalan serta mengawal pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.
“Kami berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan profesional. Di sisi lain, program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
TIM/RED
